Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN Dharmawan Prasodjo, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Munchen/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengapresiasi visi dan misi besar Direktur Utama PT PLN (Persero) Dharmawan Prasodjo, dengan catatan timeline dan benchmark yang jelas. Dirut PLN memaparkan enam fokus utama PLN tahun 2022. Pertama melanjutkan efisiensi operasi dan investasi, kedua memperbaiki revenue model dan meningkatkan electrifying lifestyle, ketiga mengembangkan ESG dan transisi energi. Keempat mengembangkan digitalisasi dan sistem manajemen untuk akselerasi transformasi, dan kelima meningkatkan penjualan KWH dan Beyond KWH dan keenam menata struktur korporasi dan unlock value portofolio bisnis.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Dirut ini tentu suatu hal yang positif, menunjukkan tekad tentang perbaikan, better late than never. Cuman jangan sering-sering ‘late’-nya. Namun yang cukup menggelitik bagi saya ini adalah dari semua paparan, rencana, semuanya tidak ada timeline-nya. Kapan kira-kira ini akan dieksekusinya. PLN akan begini, akan begitu, tapi kapan? Saya kira tentang timeline ini lebih detail perlu disampaikan. Sehingga kami juga bisa mengukur rencana yang bagus ini. Katanya punya rencana A tapi sudah sekian bulan atau sekian tahun belum terlaksana, ini kita mengukurnya kapan,” ungkap Diah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP)  Komisi VII DPR RI dengan Dirut PLN Dharmawan Prasodjo, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (26/1/2022).  

Politisi PKS ini mencontohkan, tentang digitalisasi perubahan terkait pasokan batu bara dengan sistem informasinya, bekerjasama dengan ESDM. Ia mempertanyakan proses sosialisasi terhadap pemasok batu bara. Karena menurutnya perubahan-perubahan tersebut bukan hal yang mudah. Jika sebelumnya bayar sekian bulan, sekarang diperpendek. Itu pasti perubahan yang lumayan besar. “Ini tahapannya seperti apa, kapan itu akan direalisasikan, apakah ada bentuk waktu penyesuaian. Nah itu toleransi sampai berapa lama. Digitalisasi ini saya lihat sebagai terobosan yang baik, tapi penting juga the man behind the gun,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. Ia berharap enam misi yang dipaparkan Dirut PLN tersebut tidak sekadar janji belaka. Oleh karenanya perlu ada sebuah benchmark achievement dari setiap sub program yang dipaparkan. Misalnya, lanjut Andi Yuliani, pengembangan  fasilitas infrastruktur terminal energy. Ini berapa jumlahnya, dan kapan benchmark achievement dari setiap sub program ini. Dan tentunya ini juga akan baik bagi Komisi VII DPR RI untuk mendukung penuh misi dari PLN tersebut, namun tentu dengan benchmark achievement.

Selain itu juga program memperbaiki review model meningkatkan elektrifikasi. Serta ada juga program tabung listrik dan solar home system.  Dimana yang tabung listrik itu didanai juga dari APBN yang cukup besar. Dan memang diperuntukkan untuk daerah-daerah seperti NTT, Papua, Papua barat dan Maluku. “Tentunya hal itu juga kita ingin tahu. Jangan sampai bapak yang mengerjakan, uang semuanya dari sana, dari Dirjen Gatrik (Ketenagalistrikan, red) Kementerian ESDM, pakai dana APBN dalam monitoring,” tegasnya.

Politisi PAN itu kembali menegaskan, bahwasanya pihaknya berkali-kali menyarankan ketika rapat dengan Dirut PLN, sejatinya juga dihadiri oleh Dirjen Gatrik Kementerian ESDM. Karena Komisi VII DPR juga menyetujui dana-dana APBN yang diajukan oleh Dirjen Gatrik. Namun ketika itu juga timbul pertanyaan apakah program tersebut tidak dikerjakan oleh PLN? “Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Dirut itu juga kita berikan dananya di Dirjen Gatrik. Itu kan berarti accountability-nya double account,” pungkas Andi Yuliani dalam RDP tersebut yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto itu. (ayu/sf)